Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus mempererat kolaborasi dengan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah guna mencapai kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program strategis bersama. 

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara BAZNAS RI dan POROZ yang dilaksanakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). 

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah Hj. Saidah Sakwan, M.A., serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., mengatakan, potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia yang sangat besar hingga kini baru terealisasi sekitar delapan persen. Hal itu menjadi tugas bersama untuk mengoptimalkan dan memobilisasi potensi ZIS.

Menurutnya, semakin banyak dana umat yang bisa dihimpun, semakin banyak pula mustahik yang dapat disantuni dan diberdayakan.

"Pentingnya kerja sama ini. Kami di BAZNAS memiliki 13 program unggulan yang perlu kita selaraskan wilayah maupun eksekusinya dengan program lembaga-lembaga di bawah POROZ, terutama untuk wilayah yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem," katanya.

Sodik menyampaikan, tujuan BAZNAS dan POROZ ini untuk terus kolaborasi dan melangkah bersama. Penguatan kolaborasi tersebut harus diawali dengan kesamaan visi dalam memahami delapan Astra Strata BAZNAS 2026–2031 sebagai arah pengembangan pengelolaan zakat nasional.

"Mulai dari peningkatan ekosistem manajemen BAZNAS, peningkatan sistem digitalisasi, peningkatan kompetensi amil (SDM), peningkatan koordinasi dan perluasan jaringan BAZNAS hingga UPZ desa, peningkatan sinergi lintas pemangku kepentingan, peningkatan literasi, hingga peningkatan mobilisasi penghimpunan serta pendistribusian ZIS yang adil," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, untuk seluruh lembaga pengelola zakat harus tetap solid dan memperkuat kolaborasi agar zakat mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Selain memperkuat sinergi program, Sodik menegaskan, BAZNAS juga terus mendorong penguatan regulasi pengelolaan zakat bersama berbagai pemangku kepentingan agar pemanfaatan dana umat dapat semakin optimal.

"Dana umat memiliki potensi yang luar biasa besar untuk kemaslahatan nasional. Dana umat berfungsi strategis untuk membangun dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Masih banyak ruang pemanfaatan dana umat yang belum optimal karena keterbatasan regulasi saat ini," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., mengatakan dalam mengonsolidasikan komitmen umat dalam mendorong kontribusi zakat yang berdampak nyata (impactful) bagi mustahik memang memiliki tantangan besar. 

"Setidaknya ada empat pilar isu strategis yang harus kita selesaikan bersama, Konsolidasi, Kolaborasi dan Integrasi, serta penguatan regulasi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ), KH. Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A., menyambut baik komitmen BAZNAS RI dalam memperkuat ruang kolaborasi dan koordinasi dengan POROZ.

Ia menegaskan kesiapan POROZ untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan bersama BAZNAS demi memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.

Selain penyelarasan program unggulan, Bukhori menilai terdapat tiga isu penting yang juga  perlu menjadi fokus sinergi Bersama, yakni peningkatan kesejahteraan amil, sinkronisasi data mustahik, serta penguatan strategi penghimpunan zakat.

"Kami memohon arahan, bimbingan, dan ruang kolaborasi antara BAZNAS dengan POROZ," ucapnya.

Turut hadir Direktur Utama PP Lazismu, Ibnu Tsani, M.Sos., Direktur NU-Care LazisNU, Riri Kharirroh, M.A., Direktur LAZNAS Dewan Dakwah, Mohammad Idris Yusuf, S.Kom.I., dan Direktur Utama LAZ Persis, Angga Nugraha, S.Kom.I., Direktur Utama Baitul Maal Hidayatullah, Supendi, M.M.

Pada kesempatan tersebut hadir juga Direktur Laznas Wahdah Inspirasi Zakat, Syarifuddin, Direktur Laznas Al-Irsyad Al-Islamiyah, Hidayat, S.Sos., Direktur LAZIS PUI, Irwan Umbara, Direktur Eksekutif LAZISKU KBBII, As'ad Nugroho, Direktur Al ZIS Al Washliyah, Muhammad Affan,Direktur Utama LAZNAS IKADI, H. Eddy Susianto, Ak., C.A., serta Direktur Lazia, Dr. Ahmad Afif M.El., CWC.

Sumber:

SIARAN PERS

Nomor: 261/HUM-BAZ/VII/2026

Senin, 6 Juli 2026

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyinkronkan langkah dan program dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui penyelarasan program prioritas BAZNAS dengan agenda pembangunan nasional. 

Sinergi tersebut mengemuka dalam audiensi bersama jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., menegaskan, 13 program prioritas BAZNAS RI periode 2026–2031 dirancang untuk mendukung upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"13 program prioritas di periode BAZNAS tahun 2026 sampai 2031 ini, dan kira-kira sebenarnya seluruhnya yang memang kita arahnya ke pengentasan kemiskinan," ujar Idy.

Menurut Idy, implementasi seluruh program tersebut disusun agar selaras dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya agenda pengentasan kemiskinan.

"Intinya gini, kami siap untuk penyaluran kita ini sesuai dengan programnya pemerintah, Asta Cita, karena kita juga berelasi dengan Bappenas, terutama soal pengentasan kemiskinan, itu Asta Cita keenam," katanya.

Selain memperkuat sinergi program, BAZNAS juga terus mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional yang hingga saat ini baru terealisasi sekitar 10 persen dari total potensi yang ada.

Melalui penguatan regulasi tersebut, BAZNAS memproyeksikan penghimpunan zakat dari sektor ASN dan BUMN dapat mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun. Dana tersebut diyakini akan memperluas jangkauan program pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas BAZNAS dalam membantu masyarakat miskin.

"Bukan apa-apa, kita kumpulkan kan bukan untuk kita, ini untuk kita salurkan. Bayangkan kalau kita mampu mengumpulkan Rp18 triliun per tahun, berapa banyak yang bisa ditolong? Berapa banyak kita bisa selesaikan masalah bangsa ini? Dan itu potensi nyata di depan mata," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Erni Juliana, menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan menyelaraskan program pengelolaan zakat dengan berbagai program prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta penguatan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Ia menambahkan, pertemuan juga membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah seiring rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah.

"Bahwa KSP itu tugas utamanya adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait pengelolaan, pengendalian, dan pengawalan program-program prioritas Presiden dan isu-isu strategis," tutur Erni.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan BAZNAS RI Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah Hj. Saidah Sakwan, M.A., Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., Deputi I Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Mohamad Arifin Purwakananta, serta Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Nasional M. Hasbi Zaenal.

Sementara itu, dari jajaran Kantor Staf Presiden hadir Deputi III Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Hisbul Bahar, dan Tenaga Ahli Muda Kedeputian II Haris Budi Laksono.

Sumber:

SIARAN PERS

Nomor: 260/HUM-BAZ/VII/2026

Senin, 6 Juli 2026

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berbasis masjid melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai upaya memperkuat peran masjid menjadi pusat sinergi dan pemberdayaan ekonomi umat yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., dalam Diskusi Online Masjid Berdampak bertajuk "Masjid Tempat Sinergi Umat" yang digelar pada Jumat (3/7/2026). 

Rizaludin mengatakan, pembentukan UPZ memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan BAZNAS. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk membentuk UPZ di lingkungan masjid, pesantren, maupun yayasan. 

"Kehadiran undang-undang ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan pengelolaan ZIS memenuhi prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI," ujarnya.

"Di sinilah kami memohon bantuan dari para penyuluh agama untuk menguatkan kapasitas DKM atau takmir masjid, meningkatkan pemahaman regulasi UPZ, serta menyosialisasikan visi bersama ini. Kami berharap sinergi antara BAZNAS dan Kementerian Agama terus berjalan efektif dan berdampak luas," katanya. 

Rizaludin menegaskan, di kepemimpinan baru, BAZNAS berkomitmen mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat aktivitas spiritual, sosial, dan ekonomi umat melalui pengelolaan ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

"BAZNAS juga telah menyediakan ekosistem digital bernama Menara Masjid yang terintegrasi dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk memudahkan pembukuan dan transparansi yang dapat dipantau langsung oleh jemaah. Sistem ini akan kita padukan dengan SIMAS (Sistem Informasi Masjid) milik Kementerian Agama," ujar Rizaludin. 

Rizaludin berharap, melalui penguatan UPZ, masjid mampu menggerakkan roda sosial-ekonomi di sekitarnya, seperti menyediakan layanan kesehatan, pusat pendidikan, hingga permodalan UMKM. 

"Pada tahun ini, BAZNAS memiliki 13 program prioritas, salah satunya adalah BAZNAS Microfinance Masjid, yakni program penyaluran modal usaha tanpa bunga, dengan skema Qardhul Hasan. Selain itu, ada program Renovasi Masjid Utama (ramah difabel dan lansia), serta digitalisasi kotak infak," jelasnya.

Sumber:

SIARAN PERS

Nomor: 257/HUM-BAZ/VII/2026

Senin, 6 Juli 2026

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sedang menyiapkan strategi penguatan literasi zakat umat melalui kerja sama intensif dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyasar para penyuluh agama di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA).

Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., mengatakan kerja sama yang melibatkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag ini secara khusus bertujuan untuk memanfaatkan peran Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah sejak masa bimbingan perkawinan.

"Ke depan kita akan juga meningkatkan kerja sama ini dengan Kemenag dalam hal ini Ditjen Bimas Islam, kemudian nanti juga ada IPARI," jelas Idy Muzayyad usai menjadi narasumber dalam talkshow Nikah Fest di Gedung Smesco, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Melalui sinergi ini, sekitar 25.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam IPARI di seluruh wilayah Indonesia akan dioptimalkan perannya dalam menyosialisasikan pentingnya pengelolaan dana sosial keagamaan.

Langkah strategis tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi zakat secara masif sekaligus memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi pasangan pengantin baru yang masuk dalam kategori penerima manfaat atau mustahik.

"Ikatan Penyuluh Agama ini termasuk nanti setelah ada kerja sama yang lebih intens, itu juga menjadi juru literasi zakat, infak, dan sedekah karena mereka rata-rata berkantor di tingkat yang paling bawah, di KUA-KUA," ujarnya.

Sumber:

SIARAN PERS

Nomor: 244/HUM-BAZ/VI/2026

Senin, 29 Juni 2026

?Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyatakan dukungan penuh terhadap gelaran acara Pemberian Apresiasi Penegak Hukum Sahabat Dhuafa dan Masyarakat Miskin Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

?Pimpinan Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Hj. Neyla Saida Anwar, M.H., M.Hum., menilai agenda penghargaan ini sangat krusial mengingat penegakan hukum di Indonesia saat ini dirasa masih kurang humanis serta cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

?"Semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan yang memberikan apresiasi dan penghargaan, tapi ke depannya kami berharap bisa menjadi motivasi bagi para penegak hukum untuk bisa lebih adil, humanis, dan berpihak pada masyarakat yang membutuhkan, terkhususnya bagi kaum duafa dan warga miskin," jelas Neyla di Kantor Pusat MUI, Senin (29/6/2026). 

?Melalui momentum ini, BAZNAS berharap pemberian apresiasi tersebut mampu memberikan dorongan moral yang kuat bagi para aparat hukum untuk lebih peduli pada hak-hak masyarakat kecil.

?Lebih lanjut, Neyla mengatakan sinergi lewat program ini diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mengawal terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan memanusiakan manusia di Indonesia.

?"Insyaallah dari BAZNAS siap untuk senantiasa mendampingi dalam kegiatan MUI, juga lembaga-lembaga lain yang tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia, untuk lebih menjadi manusia," katanya.

?Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM, Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., mengatakan panitia penyelenggara tengah mematangkan persiapan standardisasi penilaian untuk agenda Pemberian Apresiasi Penegak Hukum Sahabat Dhuafa dan Masyarakat Miskin Tahun 2026.

?Ia juga menegaskan penghargaan ini sengaja difokuskan kepada para aparat, mulai dari hakim, jaksa, polisi, hingga advokat, yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam melakukan advokasi dan perlindungan hukum bagi kaum marginal.

?"Mudah-mudahan kita mendapatkan perorangan atau lembaga yang dapat kita berikan apresiasi sebagai penegak hukum yang sahabat dhuafa dan miskin," tutur Wahiduddin.

Sumber:

SIARAN PERS

Nomor: 247/HUM-BAZ/VI/2026

Senin, 29 Juni 2026