BAZNAS RI Bersama Kemensetneg Sinkronkan Program Pengentasan Kemiskinan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyinkronkan langkah dan program dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui penyelarasan program prioritas BAZNAS dengan agenda pembangunan nasional. 

Sinergi tersebut mengemuka dalam audiensi bersama jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., menegaskan, 13 program prioritas BAZNAS RI periode 2026–2031 dirancang untuk mendukung upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"13 program prioritas di periode BAZNAS tahun 2026 sampai 2031 ini, dan kira-kira sebenarnya seluruhnya yang memang kita arahnya ke pengentasan kemiskinan," ujar Idy.

Menurut Idy, implementasi seluruh program tersebut disusun agar selaras dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya agenda pengentasan kemiskinan.

"Intinya gini, kami siap untuk penyaluran kita ini sesuai dengan programnya pemerintah, Asta Cita, karena kita juga berelasi dengan Bappenas, terutama soal pengentasan kemiskinan, itu Asta Cita keenam," katanya.

Selain memperkuat sinergi program, BAZNAS juga terus mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional yang hingga saat ini baru terealisasi sekitar 10 persen dari total potensi yang ada.

Melalui penguatan regulasi tersebut, BAZNAS memproyeksikan penghimpunan zakat dari sektor ASN dan BUMN dapat mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun. Dana tersebut diyakini akan memperluas jangkauan program pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas BAZNAS dalam membantu masyarakat miskin.

"Bukan apa-apa, kita kumpulkan kan bukan untuk kita, ini untuk kita salurkan. Bayangkan kalau kita mampu mengumpulkan Rp18 triliun per tahun, berapa banyak yang bisa ditolong? Berapa banyak kita bisa selesaikan masalah bangsa ini? Dan itu potensi nyata di depan mata," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Erni Juliana, menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan menyelaraskan program pengelolaan zakat dengan berbagai program prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta penguatan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Ia menambahkan, pertemuan juga membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah seiring rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah.

"Bahwa KSP itu tugas utamanya adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait pengelolaan, pengendalian, dan pengawalan program-program prioritas Presiden dan isu-isu strategis," tutur Erni.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan BAZNAS RI Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah Hj. Saidah Sakwan, M.A., Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., Deputi I Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Mohamad Arifin Purwakananta, serta Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Nasional M. Hasbi Zaenal.

Sementara itu, dari jajaran Kantor Staf Presiden hadir Deputi III Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Hisbul Bahar, dan Tenaga Ahli Muda Kedeputian II Haris Budi Laksono.

Sumber:

SIARAN PERS

Nomor: 260/HUM-BAZ/VII/2026

 

Senin, 6 Juli 2026